WARTALENTERA – Sebanyak 80 persen anggaran kesehatan 2024 terserap untuk menangani penyakit tidak menular (PTM) kronis, seperti jantung, stroke, dan diabetes. Maka itu, tahun ini anggaran kesehatan akan lebih fokus untuk upaya preventif/mencegah sebelum PTM menjadi kronis.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan akan fokus menganggarkan untuk mengawal kesehatan ibu dan anak, sejak sembilan bulan sebelum kelahiran. Untuk mencegah masyarakat jatuh sakit.
“Ini membutuhkan strategi yang berbeda, seperti imunisasi dan mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin,” ucapnya, melansir keterangan resmi Kemenkes, Rabu (4/12/2024). Melalui penguatan promotif dan preventif, ia percaya, Indonesia dapat mencapai masyarakat yang lebih sehat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Anak-anak yang rentan dan membutuhkan intervensi penting seperti gizi dan imunisasi, kini mendapatkan layanan yang juga mencakup penguatan pendidikan serta pengembangan layanan di sekitarnya. “Dana hibah, yang tampaknya kecil jika dibandingkan dengan investasi dan komitmen negara, memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hibah ini juga meningkatkan kapasitas dalam memberikan bantuan teknis, berinovasi, serta memantau kemajuan kebijakan kesehatan,” ucap Pablo.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp147,1 triliun per 31 Oktober 2024. “APBN #uangkita dukung peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat anggaran kesehatan sebesar Rp147,1 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Rabu (4/12/2024).
Realisasi itu tumbuh 4,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu utamanya disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.
Sri Mulyani merinci pemanfaatan anggaran kesehatan termasuk untuk 96,7 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati fasilitas kesehatan. Alokasi untuk program ini tercatat sebesar Rp36,8 triliun.
Kemudian, pemberian vaksin imunisasi kepada balita Indonesia dengan alokasi Rp2,1 triliun. Program ini diharapkan dapat menciptakan daya tahan tubuh balita yang lebih baik.
Selanjutnya, alokasi senilai Rp12,4 miliar disalurkan untuk tambahan makanan untuk meminimalkan risiko kondisi gizi buruk kepada 19,9 ribu ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 21,9 ribu balita kurus. Anggaran juga digunakan untuk sosialisasi dan diseminasi pengendalian Tuberkulosis (TBC) kepada 5,4 ribu orang dengan dana sebesar Rp4,8 miliar serta pemeriksaan 49,3 ribu sampel obat dan 19,3 ribu sampel makanan dengan dana Rp53 miliar.
Pemanfaatan berikutnya yaitu untuk fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) kepada 7,2 juta keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta) dengan dana Rp18,1 miliar. Lalu, pemenuhan alat atau obat kontrasepsi bagi 19.166 lembaga dengan anggaran Rp517 miliar, jaminan kesehatan bagi kurang lebih 4,6 juta ASN/TNI/Polri/pensiunan senilai Rp9,3 triliun, pendanaan operasional 10.072 puskesmas senilai Rp7,1 triliun, serta bantuan operasional 3.045 balai penyuluh keluarga berencana (KB) senilai Rp2,7 triliun.
Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia untuk menciptakan cikal bakal generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing. (sic)
