WARTALENTERA – Survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Minggu (1/6), 81 persen responden menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo, sementara 19 persen lainnya menyatakan tidak puas.
Dari total 1.200 responden yang dilibatkan dalam survei, 13 persen mengaku sangat puas, 46 persen puas, dan 22 persen cukup puas. Adapun 15 persen responden merasa tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas terhadap kinerja presiden. “Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya.
Alasan Kepuasan Terhadap Prabowo
Survei IPO juga mencatat sejumlah alasan di balik tingginya tingkat kepuasan tersebut. Sebanyak:
- 19,5 persen responden menganggap Prabowo sebagai sosok yang tegas dan berwibawa,
- 16,7 persen mengapresiasi dukungannya terhadap pemberantasan korupsi,
- 11,5 persen menyoroti pengalamannya dalam pemerintahan,
- 9,4 persen menilai program-program Presiden berpihak kepada rakyat,
- 6,2 persen memuji penyaluran bantuan sosial,
- 5,9 persen mengakui manfaat dari program makan bergizi gratis.
Beberapa faktor lainnya juga disebutkan, seperti:
- ketertarikan pada sosok presiden (3,6 persen),
- kepedulian terhadap rakyat kecil (3,4 persen),
- kecepatan kerja (2,5 persen),
- kemampuan menyejahterakan rakyat (2,5 persen),
- jaminan keamanan (2,4 persen),
- dihormati negara lain (1,8 persen),
- pembelaan terhadap Palestina (0,9 persen),
- stabilisasi harga sembako (0,7 persen), dan
- sebagai tokoh paling ikhlas (0,5 persen).
Namun, 12,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Masalah yang Harus Diperhatikan Pemerintah
Dalam survei yang sama, publik juga menyampaikan isu-isu prioritas yang harus segera ditangani pemerintah. Masalah harga sembako berada di posisi teratas dengan 31,8 persen, disusul oleh:
- lapangan kerja (12,5 persen),
- keamanan (9,6 persen),
- kesejahteraan rakyat (7,9 persen),
- pemberantasan korupsi (7,4 persen),
- jaminan kesehatan (7,1 persen),
- pembangunan infrastruktur (4,5 persen),
- biaya pendidikan murah (3,5 persen),
- penegakan hukum (2 persen),
- kebijakan fiskal seperti tidak menambah utang (1,9 persen),
- pemberantasan kriminalitas dan amoralitas (1,5 persen),
- serta jaminan kebebasan berpendapat (1,1 persen).
Isu lainnya disebutkan oleh 7,1 persen responden.
“Pemerintah harus fokus pada kebijakan pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga,” tambah Dedi.
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan pada 22–28 Mei 2025 dengan menggunakan metode wawancara tatap muka langsung. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang, margin of error ±2,90 persen, dan tingkat kepercayaan data 95 persen. Teknik pengambilan sampel memakai multistage random sampling (MRS) guna memastikan akurasi dan representativitas hasil survei. (Kom)
