WARTALENTERA-Revisi UU Pemilu, peluang pembenahan sistem hukum terpadu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Meko Kumham
WARTALENTERA - Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, dinilai sebagai puncak transformasi hukum nasional. Kendati demikian, pemerintah juga diingatkan agar tidak
WARTALENTERA-Amnesti dan abolisi Tom Lembong-Hasto Kristiyanto, ini pendapat Mahfud MD. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyambut baik pemberian amnesti dan
WARTALENTERA-Direspons beragam, PP (Peraturan Pemerintah) No 24 tahun 2025, akademisi harap PP jangan jadi alat transaksi politik. Aturan yang memberikan
WARTALENTERA-PP No 24/2025 diteken Prabowo, JC (Justice Collaborator) atau saksi pelaku bisa dibebaskan bersyarat. Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP
WARTALENTERA-Teknologi AI atau kecerdasan buatan mulai merambah sektor hukum dalam bentuk platform digital, seperti hukumku, perqara, hingga LawOnGo, aplikasi
WARTALENTERA-Pelaksanaan Kongres PDIP tidak dibahas saat pembekalan kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang
WARTALENTERA-Merespons polemik petinggi BUMN yang berpeluang tak bisa dijerat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) imbas aturan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun