WARTALENTERA-Program baru dimulai, 160 guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri. Menanggapi fakta di lapangan itu, anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menilai kejadian ini sebagai alarm keras atas lemahnya perencanaan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, itu kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar jika kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” ujar Irine dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (30/7/2025).
Menurut Irine, gelombang pengunduran diri guru ini menegaskan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan proyek Sekolah Rakyat. Ia menyayangkan, bahwa program yang sejatinya bertujuan mulia justru terancam gagal karena persoalan dasar yang tak kunjung diselesaikan.
“Mundurnya ratusan guru secara serentak menunjukkan bahwa aspek infrastruktur belum mendapat perhatian serius. Ini harus jadi evaluasi mendalam,” tegasnya.
Dia secara khusus menyoroti keberadaan Sekolah Rakyat di daerah pemilihannya, Maluku Utara, salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dari 100 Sekolah Rakyat yang dibangun, dua di antaranya berada di Maluku Utara.
“Pertanyaan saya: SPAM-nya ada atau tidak? Sanitasinya bagaimana? Jangan sampai program prioritas nasional justru meninggalkan masyarakat sekitar. Sekolahnya jadi, tapi desa sekitarnya tetap tertinggal,” katanya.
Dia menambahkan, banyaknya kasus di mana infrastruktur sekolah dibangun lengkap, namun akses air bersih dan sanitasi masyarakat sekitar justru diabaikan. Maka itu, Irine mendesak agar Kementerian Sosial (Kemensos) segera berkoordinasi aktif dengan Kementerian PUPR, PLN, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan setiap lokasi Sekolah Rakyat dilengkapi infrastruktur pendukung yang layak.
“Mess guru, transportasi, akomodasi, itu semua harus diperhitungkan sejak awal. Banyak guru mengundurkan diri karena jarak antara rumah dan sekolah terlalu jauh,” jelas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
Dirinya juga mengingatkan, bahwa pelaksanaan program ini tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan perekrutan cepat. “Sekolah Rakyat punya tujuan mulia—memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Tapi harus ada sistem, kajian yang matang, dan keberlanjutan. Jangan sampai jadi proyek jangka pendek yang gagal menyentuh akar masalah,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui bahwa pengunduran diri guru terjadi akibat penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. “Secara umum, salah satu alasan pengunduran diri guru adalah karena lokasi penempatannya terlalu jauh,” ujar Gus Ipul.
Sistem perekrutan dan penempatan guru sendiri dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB. Hingga kini, terdapat lebih dari 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang menampung lebih dari 9.700 siswa dari berbagai jenjang.
Namun, Gus Ipul mengaku telah menyiapkan pengganti bagi 160 guru yang mengundurkan diri itu. Menurutnya, ada sekitar 50 ribu guru lain yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru, namun belum mendapatkan penempatan.
“Mereka nanti yang akan menggantikan posisi guru yang mengundurkan diri itu,” terangnya. Guru-guru tersebut telah melewati proses seleksi oleh Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).
“Sehingga InsyaAllah nanti yang mengundurkan diri, itu kita hormati. Karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili,” ucap Gus Ipul. Sejauh ini, sudah ada sekitar 1.400 lebih guru yang ditempatkan di 67 titik sekolah rakyat tahap awal dan 37 titik yang akan beroperasi pada Agustus 2025.
Jika 50 titik tambahan sudah beroperasi pada September 2025, maka total gurunya mencapai 800 guru. “Untuk kepala sekolahnya itu ASN. Tapi untuk gurunya PPPK hasil seleksi Satgas Rekrutmen Guru,” imbuhnya lagi. Sementara itu, sekolah rakyat sudah beroperasi sejak 14 Juli 2025. (sic)
