WARTALENTERA-Pemerintah tengah fokus cari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Rakyat dalam dua bulan kedepan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna membantu memuluskan salah satu program Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan di kantor ATR/BPN tersebut, Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Kami datang ke sini karena Sekolah Rakyat ini dikerjakan bareng-bareng, salah satunya juga dengan Kementerian ATR/BPN. Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun bantu menyelesaikan permasalahan lahan untuk Sekolah Rakyat,” ulasnya, dikutip Kamis (1/5/2025).
Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah. Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmen memberikan dukungan terhadap program ini.
Ia menegaskan proses sertifikasi lahan Sekolah Rakyat akan dipercepat dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan. “Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Sinergisitas antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.
Sekolah Rakyat Start di TA 2025/2026
Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu menyatakan, 53 Sekolah Rakyat siap untuk dibuka pada tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang. Dua di antaranya berada di Sumatera Barat (Sumbar).
“Ada 53 titik Sekolah Rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk memulai pembelajaran tahun 2025 ini. Dua ada di Sumatera Barat. Salah satunya di Kabupaten Solok dan di BBPPKS Padang,” kata Gus Ipul, dikutip Kamis (1/5/2025).
Ya, pusat pelatihan BBPPKS Padang akan disulap menjadi Sekolah Rakyat. Saat ini sudah dilakukan proses penerimaan anak didik.
Mensos menyebut, pemerintah berencana membangun 200 Sekolah Rakyat tahun ini. Sebanyak 100 sekolah akan dibangun dan dibiayai oleh APBN, sementara 100 lainnya oleh swasta.
“Insyaallah targetnya Presiden setiap kabupaten kota minimal satu sekolah,” tambah Gus Ipul. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.
“Saya mendapatkan informasi luar biasa, di mana teman-teman di Sumatera Barat ini antusias, bersemangat, terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ucapnya optimistis.
Kepastian akan dibukanya dua sekolah rakyat di Sumbar disambut gembira oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Ia menegaskan mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang tengah digencarkan oleh Kemensos atas arahan Presiden.
“Program Presiden Prabowo ini bukan janji manis tapi program ini hadir untuk rakyat. Untuk urusan Sekolah Rakyat ini luar biasa,” pujinya.
Andre juga mengimbau jajaran pemerintah daerah lain untuk segera mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. “Sampaikan pada kepala daerahnya, ini program presiden untuk mempersiapkan ini (Sekolah Rakyat), nanti pemerintah pusat melalui Kemensos akan membangun,” ujarnya.
Konsep Sekolah Rakyat
Program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan sistem pembelajaran fleksibel dengan skema multi-entry dan multi-exit. Artinya, siswa bisa mulai belajar kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
Hal itu dijelaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menyebut, kurikulum sekokah rakyat dirancang agar siswa bisa masuk sesuai kesiapan masing-masing.
“Tidak harus dimulai dari kelas yang sama. Ada yang mulai dari kelas 1, kelas 2, atau bahkan kelas 3,” jelas Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (1/5/2025)
Konsep ini memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Sekolah rakyat juga akan mengadopsi sistem boarding school atau asrama, yang mendukung siswa untuk menyelesaikan materi lebih cepat.
“Modelnya mirip sekolah formal, tetapi tidak seragam dalam waktu masuk. Capaian pembelajaran tetap jadi fokus utama,” imbuhnya.
Ia juga memastikan, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membuka proses rekrutmen tenaga pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, hingga tenaga kependidikan. Skema rekrutmen dilakukan melalui jalur aparatus sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Mu’ti. Program ini rencananya mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026 di 53 lokasi.
Sekolah rakyat akan menyasar siswa dari kalangan kurang mampu, dengan sistem pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Melalui program sekolah rakyat, pemerintahan Presiden Prabowo berharap dapat mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus menjadi solusi pemutus rantai kemiskinan. (sic)
