WARTALENTERA – Kebijakan Menteri Bahlil yang terang-terangan meminta untuk mengeksplorasi batu bara, dinilai kontradiktif dan mencederai komitmen pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) untuk beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT). Karena itu, Menteri Bahlil justru terkesan tak serius menjalankan transisi energi.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Bahlil seolah sedang mengikuti jejak Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang gemar mengeksploitasi energi fosil namun disertai slogan energi bersih. Ia menduga Bahlil juga sedang ditekan pengusaha batu bara untuk memberi kepastian bisnis tersebut.
Seperti diketahui, Bahlil Lahadalia diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di penghujung kekuasaan Jokowi. Bahlil lalu diangkat oleh Presiden Prabowo tetap sebagai Menteri ESDM.
Akan tetapi, Fahmy melihat ada kecenderungan Menteri Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. Kebijakan itu diantaranya lebih mengutamakan Energi Fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT), dan cenderung berpihak pada kelas atas daripada wong cilik.
“Bahlil masih atau memprioritaskan energi fosil. Ini jelas sangat bertentangan. Memang EBT itu mahal, tetapi itu (pengembangan EBT) kan harus dimulai,” kata Fahmy dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (7/12/3024).
Dalam pidato pelantikan, Prabowo menyampaikan komitmen untuk mencapai Swasembada Energi melalui pengembangan EBT dengan menggunakan sumber-sumber energi yang meruah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun. Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan Energi Fosil.
Bahlil menginstruksikan untuk mengenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi.
“Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa akan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dalam waktu 10 tahun. Kebijakan Bahlil justru mendorong Pengusaha Tambang untuk meningkatkan produksi Batubara,” tuturnya lagi.
Kebijakan Menteri Bahlil ini, imbuh Fahmy, selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi Batubara. Bahkan Jokowi memberikan kosesi tambang batubara kepada Organisasi Keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara.
Menurut Fahmy, jika memiliki komitmen menghasilkan energi bersih, Bahlil semestinya mewajibkan pengusaha batu bara ‘menyulap’ batu bara menjadi produk energi bersih seperti energi gas dalam tabung. Hal ini lebih tepat dibanding membiarkan menjual produk batu bara mentah hasil tambang.
“Semisal dia melarang ekspor batu bara kalau tidak diolah, seperti pelarangan ekspor biji nikel. Mereka (pengusaha) kan enggak bisa apa-apa sehingga pembangunan smelter berjalan. Hal yang sama bisa dilakukan dengan batu bara. Jadi, bisa dimanfaatkan menjadi energi bersih,” kata Fahmy.
Tidak hanya itu, Fahmy juga menyoroti pernyataan Menteri Bahlil yang belum lama ini mengatakan bahwa pengemudi ojek online (ojol) tidak masuk kategori penerima BBM bersubsidi. Meski pernyataan terbarunya berubah dan mengisyaratkan bahwa pengemudi ojol tetap bisa menggunakan BBM bersubsidi melalui skema UMKM, skema terkait hal itu masih dalam pembahasan.
“Ironis memang kebijakan pelarangan Ojol pakai BBM Subsidi sangat tidak sesuai dengan komitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik. Kalau diteruskan, bebarapa kebijakan Menteri Bahlil tersebut dikhawatirkan akan semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo,” ujar Fahmy. (inx)
